Integritas, Profesional, Berkeadilan
Berita

Fakultas Hukum Untad Audiensi dengan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah Bahas Rencana Pembukaan Program Magister Kenotariatan

Palu, 17 September 2026 — Fakultas Hukum Universitas Tadulako (FH Untad) melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam rangka membahas rencana pendirian Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tadulako. Audiensi yang berlangsung pada Kamis (17/9/2026) tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Putu Dharmayasa, S.H., M.H.

Dari pihak Fakultas Hukum Universitas Tadulako, audiensi dihadiri oleh Wakil Dekan I FH Untad Dr. Adfiyanti Fadjar, S.H., LL.M., bersama Tim Penyusun Pendirian Program Studi Magister Kenotariatan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan, dukungan, serta membangun sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dalam proses persiapan pendirian program studi. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan kenotariatan, termasuk kondisi dan kebutuhan profesi notaris/PPAT di Sulawesi Tengah. Hal ini dinilai penting mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan profesi notaris.

Pihak Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah pada prinsipnya menyampaikan dukungan terhadap rencana pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan FH Untad. Dukungan tersebut juga mencakup peluang keterlibatan praktisi dalam proses pembelajaran, termasuk melalui program Praktisi Mengajar, guna memberikan penguatan terhadap aspek praktis dan profesional dalam pendidikan kenotariatan.
Audiensi turut membahas potensi kebutuhan tenaga profesional di bidang kenotariatan dengan mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Perkembangan lingkungan industri dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam melihat kebutuhan terhadap layanan kenotariatan. Dalam diskusi tersebut, aspek rasio penduduk dan kebutuhan notaris juga menjadi salah satu bahan pembahasan. Hal ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam memetakan kebutuhan serta prospek pengembangan pendidikan kenotariatan di Sulawesi Tengah.

Wakil Dekan I bersama Tim Penyusun Pendirian Program Studi Magister Kenotariatan FH Untad menyampaikan bahwa rencana pendirian program studi ini merupakan bagian dari upaya Fakultas Hukum Universitas Tadulako untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang kenotariatan, sekaligus memperluas kontribusi Untad dalam pengembangan pendidikan hukum di Sulawesi Tengah. Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara FH Untad dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, baik dalam proses persiapan pendirian program studi maupun dalam pengembangan pendidikan kenotariatan di masa mendatang.